Prabowo Setujui Rencana Menkeu Tarik Dana Pemerintah Rp 200 Triliun di BI

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun dari total yang mengendap Rp 425 triliun.

Dana tersebut akan disalurkan ke perbankan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya dalam jumpa pers usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam, seperti dikutip dari Antara.

Purbaya menjelaskan, dana Rp 200 triliun itu akan ditempatkan di bank agar mendorong penyaluran kredit ke masyarakat.

Baca juga: Pacu Ekonomi, Menkeu Purbaya Bakal Tarik Dana Pemerintah Rp 200 Triliun dari BI

“Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank) enggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” kata Purbaya.

Dengan begitu, pemerintah berharap aliran dana benar-benar masuk ke sektor riil dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

Tidak untuk Surat Utang Negara (SUN)

Purbaya menegaskan, dana tersebut tidak boleh digunakan bank untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Menurut dia, pemerintah ingin memastikan peredaran uang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” jelasnya.

Ia juga meminta Bank Indonesia agar tidak menyerap dana tersebut, sehingga uang benar-benar beredar di sistem perekonomian.

“Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi, uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” kata Purbaya.

Inflasi Masih Terkendali

Terkait kekhawatiran akan inflasi, Purbaya menilai langkah ini tidak akan memicu hiperinflasi. Alasannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih di kisaran 5 persen, jauh di bawah ambang batas yang bisa memicu inflasi tinggi.

“Kita 6,5 persen atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi,” ucapnya.

Menurut Purbaya, sejak krisis Indonesia tidak pernah tumbuh lebih dari 6,5 persen. Artinya, ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat masih terbuka lebar tanpa harus khawatir inflasi melonjak.

Sebelumnya, dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mengungkapkan rencana menarik dana menganggur sebesar Rp 200 triliun di BI. Dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) senilai Rp 425 triliun yang saat ini tersimpan di rekening pemerintah di BI.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Demo karena Kesalahan Kebijakan Ekonomi

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini