Rakyat Perancis Tuntut Presiden Macron Mundur, Ketidakpercayaan Publik Meluas

PARIS, KOMPAS.com – Ribuan orang turun ke jalanan Paris pada Sabtu (6/9/2025) menuntut Presiden Emmanuel Macron mundur dari jabatannya.

Mereka juga menyerukan agar Perancis keluar dari Uni Eropa, di tengah meningkatnya krisis politik dan ekonomi yang menekan negara itu.

Aksi massa ini menjadi simbol semakin besarnya ketidakpercayaan publik terhadap Macron, yang tingkat persetujuannya anjlok ke titik terendah sejak ia pertama kali menjabat pada 2017.

Baca juga: Demo Besar di Perancis Terjadi Saat PM Baru Dilantik, Ada Apa?

Survei Le Figaro menunjukkan, sekitar 80 persen warga Perancis kini tidak lagi percaya pada kepemimpinannya.

Di jalanan Paris, terlihat spanduk bertuliskan “Hentikan Macron, hentikan perang” hingga “Frexit,” yang menggaungkan wacana keluarnya Perancis dari Uni Eropa layaknya Brexit di Inggris.

Krisis politik dan ekonomi Perancis

Gelombang protes ini muncul di tengah kondisi fiskal Perancis yang memburuk.

Defisit anggaran negara telah menyentuh 5,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), hampir dua kali lipat dari batas yang ditetapkan Uni Eropa sebesar 3 persen.

Rencana penghematan yang diajukan mantan Perdana Menteri Francois Bayrou — termasuk pemangkasan lapangan kerja di sektor publik, tunjangan kesejahteraan, dan dana pensiun — justru menuai kritik luas.

Oposisi menilai kebijakan itu lebih mementingkan belanja militer ketimbang kesejahteraan rakyat.

Bayrou sendiri kini menghadapi mosi tidak percaya di parlemen, menambah ketidakpastian politik yang kian dalam. Ia merupakan perdana menteri kelima yang menjabat dalam kurun kurang dari dua tahun terakhir.

Gerakan "Frexit" dan aksi lanjutan

Demonstrasi hari Sabtu digalang oleh Florian Philippot, mantan politisi National Rally, bersama partainya yang berhaluan euroskeptik, The Patriots.

Partai itu menentang pengiriman senjata ke Ukraina dan memperingatkan bahaya eskalasi lebih lanjut dengan Rusia.

Namun, protes terhadap Macron tak berhenti di situ. Serikat pekerja dan kelompok kiri mengumumkan aksi mogok massal dengan slogan “Bloquons Tout” atau “Mari Blokir Segalanya” pada Rabu (10/9/2025).

Gerakan ini menandai meluasnya penentangan terhadap pemerintah, bukan hanya dari kubu kanan euroskeptik, tetapi juga kelompok kiri dan serikat buruh.

Baca juga: Demo Perancis Ricuh, PM Baru Lecornu Akan Temui Rakyat

Tantangan PM Baru

AFP/THIBAUD MORITZ Perdana Menteri Perancis Sebastien Lecornu saat tiba untuk menghadiri pertemuan dengan Pusat Operasi Manajemen Krisis Antardepartemen (COGIC) di Hotel de Beauvau, Paris, 10 September 2025.