Ramai Bedol Desa Pejabat Purwakarta ke Pemprov Jabar, Ini Penjelasan Sekda

KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memberi penjelasan soal aksi "bedol desa" pejabat Kabupaten Purwakarta ke lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat belum lama ini.

Herman mengatakan, kebijakan itu telah memenuhi mekanisme sistem meritokrasi.

Selain sesuai mekanisme meritokrasi, menurut Herman, para pejabat dari Pemkab Purwakarta itu juga dianggap telah memenuhi syarat untuk mengisi sejumlah jabatan yang telah diberikan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Begini, kita kan sistem merit dan itu dasarnya adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dari mana pun asalnya Pemda Provinsi Jawa Barat membuka diri. Bisa melalui melalui e-talent, bisa daftar langsung, bisa juga melalui talent scouting," ujar Herman, di Bandung, Rabu (10/9/2025), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Perpindahan ASN Purwakarta ke Pemprov Jabar, Kepala BKD Beri Penjelasan

Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Herman mengatakan mutasi pejabat dari kabupaten, seperti dari Purwakarta, bisa dilakukan sewaktu-waktu.

Lewat pemanfaatan SDM yang ada di talent pool Pemprov Jabar, dan melalui talent scouting, kata Herman, calon-calon yang potensial dari berbagai kabupaten dan kota di Jabar bisa terpilih.

"Intinya harus mengacu ke kualifikasi kompetensi kinerja, dan yang kemarin dilantik semuanya sudah mengikuti mekanisme, sudah diuji kompetensi dan hasilnya memenuhi syarat minimal untuk gabung di Pemda Provinsi Jawa Barat," ucap Herman.

Herman juga menjamin, seluruh nama yang mengisi jabatan di Pemprov Jabar memiliki kualifikasi dan kinerja yang baik.

Sebab, dalam prosesnya, para pejabat itu sudah melalui proses seleksi bersama dengan tim panitia seleksi khusus, dari segi kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Herman mengaku selalu membuka diri bagi mereka-mereka yang berminat untuk bergabung bersama Pemerintah Provinsi.

Baca juga: Pemprov Jabar Ingin UMKM Kuasai Rantai Pasok, Bukan di Ujung Produksi

"Jadi, jangan nanya dari mana, tetapi apakah akuntabel atau tidak, mekanismenya akuntabel dan SDM-nya juga yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kualifikasi kompetensi kinerja. Saya sebagai Sekda mengawal langsung, semuanya sesuai ketentuan. Paling penting SDM-nya tadi qualified, kompeten, berkinerja dan bisa mendorong progresivitas pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Pak Gubernur," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, "bedol desa" ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Diskominfo Purwakarta dalam media sosialnya, Jumat (5/9/2025), mengumumkan para pejabat yang dimutasi ke Pemprov Jabar itu ialah Dadi Sadali, Sekretaris BKPSDM Purwakarta menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar.

Rudi Hermawan Kusumah, Kabag UKPBJ Setda Purwakarta menjadi Kabag TU Biro Pengadaan Barang & Jasa Setda Jabar, Ervin Aulia Rachman, Kabid Pendidikan Dasar Disdik Purwakarta menjadi Kepala Cabang Dinas Wilayah II Disdik Jabar dan Kosasih, Plt Kepala DLH Purwakarta menjadi Sekretaris Dinas Bina Marga & Penataan Ruang Jabar.

Muhtar Jalaludin, Kabid Tata Bangunan DPUTR Purwakarta menjadi Kepala UPTD Pengelolaan Jalan & Jembatan Wilayah III Jabar, Edi Sukandar, Sekretaris Bappelitbangda Purwakarta menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Jabar, dan Muhamad Kosim,Camat Bojong Purwakarta menjadi Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Jabar.

Endah Fitriah, Analis Keuangan Bapenda Purwakarta menjadi Analis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar, Dayli Setiaji, Kabid Pengawasan & Keselamatan menjadi Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah KBB Bapenda Jabar.

Juga ada Maksum Kosasih, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bapenda Purwakarta menjadi Kasubbag TU Cabang Disdik Wilayah IV Jabar.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini