Rano Karno Sebut RDF Rorotan Harus Beroperasi Meski Ditolak Warga

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, pengoperasian Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, tetap harus dimulai meski mendapat penolakan dari warga sekitar.

"Kami tetap harus mulai," ujar Rano saat diwawancarai di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2025).

Menurut Rano, RDF Rorotan sudah dibangun sejak lama, bahkan sebelum dirinya dan Gubernur Jakarta Pramono Anung menjabat. Karena fasilitas itu kini sudah berdiri, Pemprov menilai pengoperasiannya tidak bisa lagi ditunda.

Baca juga: Uji Coba RDF Rorotan Dijadwalkan 18 September 2025, Warga Akan Diundang

“(RDF) Rorotan itu sudah lama, barang kali itu bukan zaman kami. Tapi, itu kan di saat kami ada sudah jadi. Artinya, sampah ini menjadi problematik yang sangat luar biasa, harus kita tanggulangi bersama," tutur Rano.

Ia mengakui, pengoperasian RDF Rorotan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar.

Meski begitu, Rano menilai RDF tetap perlu dijalankan karena dianggap solusi penting bagi masalah sampah di Jakarta.

"Tentu saja tidak akan memberikan nyaman pada semua," kata Rano.

Sebelumnya, warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC) di Cakung, Jakarta Timur, menolak rencana pengoperasian RDF Rorotan yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2025.

Salah satu alasan penolakan adalah uji coba RDF Rorotan yang dinilai gagal dan menimbulkan pencemaran udara.

Baca juga: Pramono Bakal Undang Prabowo untuk Resmikan RDF Rorotan

"Warga menolak dengan beroperasinya RDF karena penceramaran udara dan efek bau tidak sedap sampai di wilayah warga JGC RW 14 Cakung Timur ketika uji coba tahap awal dilakukan," kata Ketua RW 14 Perumahan JGC, Didik Ari Prasetyo, kepada Kompas.com, Kamis (11/9/2025).

Selain itu, pengelola RDF Rorotan disebut belum bisa menunjukkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang diminta warga.

"Kami menolak dengan RDF beroperasi di wilayah kita, karena dari hasil pertemuan terakhir dengan pengelola, izin Amdal yang kami minta belum bisa ditunjukan," lanjut Didik.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini