Respons Protes, DPRD Jateng Janji Bakal Undang Mahasiswa Saat Bahas Perda

SEMARANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berkomitmen untuk melibatkan mahasiswa dalam pembahasan peraturan daerah (perda) sebagai respons terhadap tuntutan mahasiswa yang merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan daerah.

Janji tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, setelah audiensi dengan kelompok mahasiswa Cipayung Plus, yang terdiri dari GMNI, HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, dan KAMMI, di Kantor DPRD Jateng pada Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Dana Hibah Ormas Diduga Dikuasai Oknum DPRD Jateng, Terungkap Praktik Makelar dan Potongan

Dalam audiensi tersebut, belasan mahasiswa secara bergantian menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari isu upah minimum provinsi (UMP), transparansi anggaran DPRD, hingga kritik atas gaya hidup mewah pejabat publik.

Sumanto menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan perda.

"Iya, termasuk nanti dalam hal pembahasan perda, partisipasi publik itu kan dalam undang-undang ada. Mungkin kemarin belum full, nanti kita akan berikan kewenangan masukan untuk memberikan (usulan)," ujar Sumanto.

Lebih lanjut, Sumanto menekankan bahwa perda yang dibahas harus bermanfaat bagi masyarakat.

"Perda nanti betul-betul bisa berguna tidak hanya Perda dibuat kemudian eksekusinya enggak ada, tapi Perda ini akan memberikan kenyamanan bagi kita semuanya," tambahnya.

Ia juga mengaku memerlukan masukan dari masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk mengevaluasi kinerja DPRD agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

"Kita me-review untuk memberikan masukan terkait hal-hal yang ada di Jawa Tengah," imbuh Sumanto.

Baca juga: Mahasiswa Tuntut Transparasi Anggaran DPRD Jateng, Soroti Kontrasnya Tunjangan Dewan dan UMP

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Jateng-DIY, Natael Bremana WB, menyoroti rendahnya UMP Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, meskipun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta pendapatan asli daerah (PAD) Jateng relatif lebih tinggi.

Natael juga menuntut transparansi penggunaan anggaran DPRD secara digital dan real-time.

"Kalau bisa tunjangan atau dana aspirasi diberikan kepada masyarakat secara langsung, itu jauh lebih meringankan atau bahkan dibuat program jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi, UMKM, bantuan usaha kecil, dan lain sebagainya," tuturnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini