Rp 679 Juta untuk Konten Medsos, Pemkot Banda Aceh Dituding Boros dan Pakai "Buzzer"

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Anggaran sebesar Rp 679 juta yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh untuk jasa pembuatan konten di media sosial menuai sorotan.

Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (Mata), Alfian, menilai penggunaan anggaran Pemkot Banda Aceh masuk kategori boros di tengah kondisi efisiensi anggaran.

"Tidak ada efesiensi anggaran di sana (Pemkot Banda Aceh), padahal kondisi fiskal Pemko dalam keadaan tidak baik-baik saja," kata Alfian saat dikonfirmasi Kompas.com via WhatsApp, Selasa (9/9/2025).

Menurut Alfian, seyogiyanya anggaran Rp 679 juta lebih itu diperuntukkan bagi kebutuhan ekonomi masyarakat ketimbang membayar jasa yang diduga buzzer untuk menyebarkan informasi publik.

Baca juga: Pemkot Banda Aceh Kucurkan Anggaran Jasa Konten Medsos Rp 679 Juta

"Kalau Pemko membangun industri buzzer maka kondisi ke depan tidak baik-baik saja. Warga disuguhin dengan berita dari buzzer, tapi ekonomi warga dalam keadaan sulit. Seharusnya Pemko fokus menyelesaikan permasalah ekonomi bagaimana bisa bangkit," ujarnya.

Ia menambahkan, berita yang disebarkan buzzer tidak bisa disimpulkan kebenarannya, melainkan lebih kepada pencitraan.

"Kondisi ini tidak patut untuk dibiarkan begitu saja. Warga kota harus kritis, sehingga kita tidak dijadikan sebagai sapi peras oleh mereka melalui pajak," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemkot Banda Aceh, Tomi Mukhtar, membantah anggaran jasa pembuatan konten tersebut diperuntukkan untuk buzzer. Menurut dia, Pemkot tidak pernah bekerja sama dengan buzzer dalam komunikasi publik.

"Namun mengikuti perkembangan teknologi informasi, Pemko berkolaborasi dengan para influencer. Misalnya dalam mempromosikan 'Ayo Kembali ke Pasar Aceh', kita menggunakan jasa influencer agar informasi menyebar luas dan langsung ke masyarakat,” kata Tomi.

Ia menyebut jasa influencer juga dibutuhkan untuk promosi kegiatan kepariwisataan, ekonomi kreatif, serta kerja sama dengan media online dan media mainstream lainnya.

“Selama ini biaya publikasi tersebar di 44 OPD, khusus publikasi melalui media sosial berfokus di Diskominfotik,” ujarnya.

“Nilai ini wajar dan sebanding dengan kebutuhan komunikasi publik agar informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi penting dipahami, anggaran ini bukan untuk kepentingan buzzer, melainkan murni untuk mendukung keterbukaan informasi dan promosi positif bagi daerah," kata Tomi.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini