Sepakat Tunjangan Dievaluasi, Anggota DPRD Kalteng: Masukan Masyarakat Pengingat dari Yang Kuasa

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menyatakan dukungannya terhadap seruan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, untuk melakukan evaluasi terhadap tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD di daerah.

“Kita ini sepakat-sepakat saja, kami mengikuti saja,” ungkap Junaidi saat diwawancarai oleh awak media usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, pada Jumat (12/9/2025).

Politikus dari Partai Demokrat itu menambahkan bahwa masukan dari masyarakat terkait anggota DPRD menjadi pengingat bagi mereka untuk bekerja dengan lebih baik.

Baca juga: Besaran Tunjangan DPRD Bandung Barat Disorot, Pengamat: Jomplang, Harus Dievaluasi

“Apa pun yang menjadi masukan masyarakat, saya anggap pengingat dari yang maha kuasa, kami berterima kasih masyarakat mengingatkan,” tuturnya.

Junaidi menegaskan bahwa ia sepakat dengan kebijakan evaluasi penerimaan tunjangan anggota DPRD Kalteng.

“Kami selalu oke saja dengan adanya evaluasi-evaluasi, no problem, sepakat saja, karena kita ini kan memegang amanah (masyarakat),” tambahnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyarankan kepada kepala daerah dan DPRD untuk melakukan evaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah.

“Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi,” kata Tito saat konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Selasa (9/9/2025).

Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri ranah pemberian tunjangan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“PP tahun 2017 itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan tunjangan kepada DPRD, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya,” jelasnya.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Tagih Janji Pencabutan Tunjangan DPRD Sukabumi

Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa tunjangan rumah untuk anggota dewan harus disesuaikan dengan harga dan kewajaran.

Namun, ia mencatat adanya keluhan dari masyarakat di sejumlah daerah mengenai besarnya tunjangan rumah para anggota dewan.

“Beberapa daerah yang ada keberatan dari masyarakat, saya minta untuk proaktif melakukan komunikasi sehingga ditemukan (keputusan) yang baik,” ucap Tito.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini