Sinta Nuriyah Desak Evaluasi Polri: Kalau Tidak, Berapa Lagi Nyawa Melayang?

JAKARTA, KOMPAS.com – Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sekaligus istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah, menyesalkan maraknya tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap warga saat aksi demonstrasi akhir Agustus lalu.

Ia menegaskan, Polri harus segera mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Saya berharap kepolisian atau Polri secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara," kata Sinta, dalam tayangan Gaspol Kompas.com, dikutip Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Kasus Rantis Lindas Ojol, Kompol Cosmas Ajukan Banding Usai Dipecat Polri

Menurut Sinta, kepolisian seharusnya bertugas mengayomi dan menjaga keselamatan manusia, bukan sebaliknya menimbulkan korban jiwa.

Ia mengingatkan, jika Polri tidak melakukan langkah pembenahan serius, jatuhnya korban akan terus terjadi.

“Jadi, kalau mereka tidak mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinannya, dan terjadi seperti itu, berapa lagi nyawa yang melayang" tanya Sinta.

Dia juga menekankan bahwa perlindungan hak-hak kemanusiaan dan hak konstitusional warga negara harus menjadi pijakan utama dalam setiap langkah Polri.

"Karena polisi itu adalah petugas yang mengayomi keselamatan manusia, ya kan?" tutur Sinta.

Diberitakan sebelumnya, GNB meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepolisian RI segera mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakan internalnya agar tidak lagi terjadi tindakan eksesif atau di luar batas terhadap masyarakat, khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa.

Baca juga: RUU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029

Pesan itu disampaikan Alissa Wahid saat membacakan “Pesan Kebangsaan” Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

“Memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya," kata Alissa, dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta.

Pesan kebangsaan ini ditandatangani sejumlah tokoh lintas agama, budaya, dan profesi, antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Franz Magnis-Suseno SJ, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supelli, hingga budayawan Slamet Rahardjo.

Alissa menegaskan, kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi pijakan utama negara.

Baca juga: HUT Ke-80 TNI AL, KSAL Ingatkan Prajurit Patuh dan Taati Hukum

Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dan represifitas aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa harus dihentikan.

“Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi," tutur dia.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini