Sinta Nuriyah: Kalau Militer Ikut Campur Masalah Ketatanegaraan, Ya Hancur

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sekaligus istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah, menegaskan, militer tidak boleh dilibatkan dalam urusan ketatanegaraan maupun penanganan masalah domestik.

Hal itu disampaikan Sinta menanggapi wacana pelibatan militer karena dinilai aparat kepolisian kurang berhasil dalam mengatasi persoalan keamanan.

“Kalau militer ikut campur dalam masalah ketatanegaraan ya hancur. Lha iya. Militer kan harus melindungi masyarakat, lha kalau ikut campur mengadili masyarakat, ya terus piye, sing melindungi masyarakat, melindungi negara, tokoh-tokoh itu siapa? Itu kan semuanya angkatan bersenjata,” kata Sinta dalam tayangan Gaspol Kompas.com, dikutip Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Sinta Nuriyah: Rakyat Harus Berani Bersuara tetapi Jangan Menjarah

Menurut Sinta, peran kepolisian dan militer tidak bisa dicampuradukkan.

Ia menilai polisi memang ditugaskan mengamankan rakyat sipil dari tindak kriminal, sementara militer memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan negara.

“Polisi itu memang tugasnya mengamankan rakyat sipil dari kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu berat. Artinya tidak sampai kejahatan itu bisa merobohkan negara, itu enggak,” ujarnya.

“Jadi itu masih dalam wewenang (kepolisian). Yang bisa merobohkan negara atau luar negeri, itu (baru) wewenangnya angkatan bersenjata,” tambah dia.

Karena itu, ia menekankan militer tidak boleh dilibatkan dalam urusan domestik.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa pengerahan prajurit TNI pasca-demo besar akhir Agustus 2025 bukanlah tanda diberlakukannya darurat militer.

Baca juga: KSAL Ingatkan Dinamika Global Penuh Ketidakpastian saat HUT ke-80 TNI AL

Kehadiran TNI di lapangan disebut murni sebagai bentuk perbantuan kepada Polri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bahwa tidak ada niatan kita untuk mengambil alih. Darurat militer itu sangat jauh sekali, karena kita tahu darurat militer itu pun ada tahapannya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, yang ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Frega menegaskan bahwa status darurat militer sama sekali tidak relevan dengan situasi keamanan terkini.

Ia menjelaskan bahwa darurat militer memiliki prosedur panjang, termasuk konsultasi dengan lembaga legislatif, sehingga tidak mungkin diputuskan sepihak.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini