Soal Evaluasi Tunjangan DPRD, Bupati Blora: Ini Masih Dikaji Pusat

BLORA, KOMPAS.com - Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora menerima tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi setiap bulannya.

Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 yang mengatur tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Blora.

Berdasarkan peraturan tersebut, besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD dibedakan menjadi tiga kategori.

Baca juga: Tunjangan Rumah dan Transportasi Batal Naik, Anggota DPRD Kabupaten Semarang Tepuk Tangan

Ketua DPRD Blora menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 34.398.791, wakil ketua sebesar Rp 29.037.941, dan anggota DPRD sebesar Rp 22.028.782.

Sementara itu, Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD juga membagi besaran tunjangan menjadi tiga.

Ketua DPRD Blora mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 18.700.000, wakil ketua Rp 16.600.000, dan anggota DPRD Rp 14.450.000.

Bupati Blora, Arief Rohman, saat dimintai tanggapannya, menyatakan bahwa saat ini tunjangan perumahan dan transportasi DPRD sedang dalam kajian oleh Pemerintah Pusat.

"Ini masih dikaji ya, tentunya ini karena regulasinya dari pusat kita menunggu dari pusat," ujarnya saat ditemui wartawan di Pendopo Rumah Dinasnya, Jawa Tengah, pada Senin (15/9/2025).

Arief juga mengungkapkan bahwa forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Blora telah diajak rapat oleh Gubernur Jawa Tengah untuk membahas tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang diterima oleh wakil rakyat tersebut.

Ia menyarankan agar pertanyaan mengenai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditujukan langsung kepada anggota DPRD Blora.

Baca juga: Soal Tunjangan DPRD, Gubernur Kalteng: Kalau Berlebihan, Pasti Kami Tinjau Ulang

"Saya enggak paham nilainya nanti bisa ditanya ke DPRD karena ini ranahnya di legislatif. Tentunya kita menentukan besaran macam-macam ini kan ada ketentuannya, nanti permendagrinya seperti apa termasuk juga apresialnya dan sebagainya," jelas Arief.

Namun, sejumlah pimpinan DPRD Blora belum bersedia memberikan pernyataan terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang mereka terima.

Beberapa kali dimintai tanggapan tentang tunjangan tersebut, mereka enggan menanggapinya secara serius.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini