Sushila Karki Tegaskan Hanya Enam Bulan Pimpin Pemerintahan Nepal

KATHMANDU, KOMPAS.com - Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki, menegaskan dirinya tidak akan menjabat lebih dari enam bulan dan akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilu pada 5 Maret 2026.

“Saya tidak menginginkan pekerjaan ini. Setelah suara dari jalananlah saya terpaksa menerimanya,” kata Karki dalam pernyataan pertamanya sejak dilantik, Jumat (12/9/2025), sebagaimana yang dilansir dari BBC pada Minggu (14/9/2025).

Karki menyebut pelantikannya merupakan hasil kesepakatan dengan para pemimpin gerakan demonstrasi yang menamakan diri mereka “Gen Z”.

Baca juga: Nepal dan Bahaya Jalan Pintas

“Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z,” ujarnya.

“Apa yang dituntut kelompok ini adalah diakhirinya korupsi, tata kelola yang baik, dan kesetaraan ekonomi.”

Sebagai mantan ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki dikenal memiliki citra bersih, meski pernah menghadapi proses pemakzulan selama hampir 11 bulan masa jabatannya.

Kini, pemerintahan Nepal di bawah kepemimpinannya harus menghadapi tantangan besar, mulai dari memulihkan hukum dan ketertiban, membangun kembali parlemen dan fasilitas negara lain yang hancur, hingga meredakan amarah generasi muda yang menuntut perubahan.

Baca juga: PM Nepal Sushila Karki Janji Hapus Korupsi Usai Gelombang Demo Gen Z

Kekecewaan Karki atas kerusakan dalam demo Nepal

AFP/PRABIN RANABHAT Api berkobar di Singha Durbar, gedung pemerintahan utama di Kathmandu, Nepal, saat kerusuhan demo Nepal terjadi pada Selasa (9/9/2025). Usai demo mematikan di Nepal, Balendra Shah didorong anak muda untuk mengisi posisi perdana menteri, menggantikan Khadga Prasad Sharma Oli.

Dalam pernyataan pada Minggu (14/9/2025), Karki juga mengungkapkan kekecewaannya atas aksi perusakan yang terjadi.

“Saya merasa malu. Jika mereka orang Nepal yang menghancurkan struktur penting ini, bagaimana mereka bisa disebut orang Nepal,” ucapnya.

Pengangkatan Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara dilakukan setelah lebih dari 70 orang tewas dalam gelombang protes antikorupsi yang mengguncang pemerintahan Nepal.

Aksi massa yang dipicu larangan penggunaan platform media sosial sejak 8 September dengan cepat berubah menjadi kerusuhan.

Rumah-rumah politisi dirusak, sedangkan gedung parlemen dibakar.

Jumlah korban tewas akibat kerusuhan kini mencapai 72 orang, termasuk tiga anggota polisi, menurut pejabat setempat.

Baca juga: Demo Berakhir, Gen Z Nepal Bersih-bersih Jalan dan Kembalikan Barang Jarahan

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini