TKD Berkurang hingga Rp 250 T, Pemda Diminta Kaji Ulang Tunjangan Perumahan DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengungkap, pemerintah pusat bakal mengurangi transfer keuangan daerah (TKD) mencapai Rp 250 triliun.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia meminta pemerintah daerah untuk mengkaji ulang tunjangan perumahan untuk anggota DPRD.

"Dengan adanya TKD transfer keuangan daerah yang berkurang Rp 250 triliun itu, semua harus dikaji kembali," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Mendagri Sebut Banyak DPRD “Bedol Desa” karena Korupsi Pembahasan APBD

Menurutnya, tunjangan perumahan anggota DPRD harus disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Dede, juga telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan kajian ulang terkait tunjangan perumahan itu.

"Karena itu kan kembalikan lagi pada keputusan daerah masing-masing," ujar Dede.

Baca juga: Mendagri Usul ke Kemenkeu, Dana Transfer ke Daerah Tak Dipukul Rata

Sebelumnya menyusul diskursus terkait tunjangan anggota DPR RI, tunjangan perumahan anggota DPRD juga disorot karena jumlahnya yang sangat besar.

Salah satunya adalah tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 70,4 juta per bulan, sementara anggota DPRD lainnya Rp 78,8 juta per bulan.

Kebijakan tunjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken mantan Gubernur Anies Baswedan.

Anggaran tunjangan perumahan itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Sekretariat DPRD.

Baca juga: Mendagri Ungkap Pemda Kerap Tarik Menarik dengan DPR Saat Bahas APBD, Berujung Kolusi

Tunjangan perumahan untuk anggota DPRD sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam PP tersebut dijelaskan, pemerintah daerah menyiapkan rumah negara untuk anggota dan pimpinan DPRD. Namun, jika rumah negara belum tersedia, maka diganti dengan tunjangan perumahan.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini