JAKARTA, KOMPAS.com - TNI mengaku siap bekerja sama dengan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) jika perlu meminta keterangan dari anggotanya untuk menguak fakta dalam peristiwa kekerasan pada demonstrasi Agustus 2025.
“Apabila dalam prosesnya diperlukan data ataupun keterangan dari prajurit TNI, tentu hal tersebut akan diatur melalui mekanisme resmi sesuai prosedur hukum dan tata cara yang berlaku,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi Sabtu (13/9/2025).
Baca juga: LNHAM Pastikan Suara Korban Peristiwa Agustus Tak Diabaikan
Proses permintaan data dan keterangan dari TNI perlu mengikuti aturan TNI. Namun pada dasarnya, TNI siap bekerja sama.
“Prinsipnya, TNI terbuka dan siap bekerja sama dalam rangka mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia,” kata Freddy.
Baca juga: Soal Tim Pencari Fakta Demo Agustus, Menko Yusril: Perlu Waktu
Freddy menegaskan, TNI siap mendukung LNHAM untuk mengungkap fakta demi mencari kebenaran dan menjaga bangsa.
“Setiap inisiatif untuk mengungkap fakta yang berorientasi pada kebenaran, transparansi, serta kepentingan bangsa tentu kita akan dukung sepanjang dilaksanakan sesuai koridor hukum,” katanya lagi.
Tim Independen LNHAM Pencari Fakta Peristiwa Agustus
Diberitakan, pembentukan tim LNHAM diumumkan oleh keenam lembaga secara bersama-sama dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).
"Untuk itu sore ini kita ingin mengumumkan bahwa enam lembaga HAM membentuk tim independen untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers.
Tim LNHAM pencari fakta ini adalah upaya bersama untuk mendapatkan temuan yang lebih komprehensif terkait peristiwa Agustus 2025.
"Dan juga laporan yang komprehensif berdasarkan kewenangan masing-masing, di mana keenam lembaga ini selama lebih dari sepekan juga sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing, baik itu turun ke lapangan maupun berkoordinasi dengan para pihak," ucap Anis.
Sekretariat tim independen ini akan berkantor di Komnas HAM, Jl Latuharhary Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat. Nomor WhatsApp (WA) yang dapat dihubungi adalah 0821 8933 5613.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini