Wakil Ketua Komisi XIII Sebut Kerusuhan dan Penjarahan Bukti Warga Belum Sadar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR R, Sugiat Santoso, menyebut masyarakat belum cukup memiliki kesadaran hukum hingga akhirnya melakukan penjarahan.

Pernyataan ini disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum tentang penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) 2026.

Pada rapat tersebut, Sugiat menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Hukum guna menjalankan tugas memberi kesadaran hukum di masyarakat.

Ia lantas menyinggung peristiwa kerusuhan hingga penjarahan yang terjadi beberapa waktu lalu, yang tidak terlepas dari kesadaran warga atas hukum yang masih perlu ditingkatkan.

Baca juga: Menteri Hukum: Presiden Prabowo dan DPR Satu Suara Tuntaskan RUU Perampasan Aset

“Apa yang terjadi kemarin kan itu sesungguhnya bentuk konkret bagaimana rakyat belum memiliki kesadaran untuk tegak terhadap persoalan hukum,” kata Sugiat di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Bagaimana penjarahan, bagaimana kerusuhan, saya pikir itu tidak boleh terulang lagi,” tambahnya.

Menurutnya, salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran hukum bukan hanya dengan penegakan hukum yang bersifat memaksa, melainkan juga dengan mengantisipasi.

“Agar masyarakat tidak bisa main hakim sendiri dan tidak lagi sesuka hati melanggar hukum,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Sugiat juga menyinggung ketiadaan pos bantuan hukum gratis di banyak daerah.

Padahal, menurutnya, pos bantuan hukum gratis itu perlu diperbanyak.

Baca juga: Menteri HAM Soroti Proyek Alun-alun Demokrasi DPR yang Mandek

Namun, upaya mewujudkan rencana itu di daerah banyak terhambat anggaran.

“Itu kanwil-kanwil hukum itu keluhannya sama, bahwa ada keterbatasan anggaran untuk katakanlah membentuk organisasi bantuan hukum atau pos bantuan hukum ke daerah-daerah yang menjadi wilayah kerjanya,” tutur Sugiat.

Sebagaimana diketahui, unjuk rasa besar yang menuntut pembubaran DPR RI pada akhir Agustus lalu diwarnai dengan kerusuhan hingga penjarahan.

Di sejumlah lokasi, warga menjarah berbagai harta benda, baik dari kantor instansi pemerintah hingga dari pertokoan.

Tidak hanya itu, penjarahan juga menyasar kediaman pejabat negara seperti anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini