Yusril Sebut Pembentukan Tim Pencari Fakta Bisa Ungkap Akar Kerusuhan Demo Agustus

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembentukan tim independen pencari fakta akan sangat berperan dalam mengungkap akar permasalahan kerusuhan yang pecah pada akhir Agustus 2025.

Menurut Yusril, tim tersebut nantinya tidak hanya mengungkap temuan aparat penegak hukum, tetapi juga menggali lebih jauh mengenai penyebab demonstrasi, aktor intelektual, pendanaan, hingga tujuan dan target di balik aksi yang berujung ricuh.

“Ini sangat perlu diungkapkan secara jujur dan objektif, serta pasti akan sangat membantu negara dan seluruh rakyat untuk mengambil langkah hukum lebih jauh, melakukan introspeksi, dan mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” kata Yusril, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (13/9/2025).

Ia menyebut, wacana pembentukan tim masih dalam tahap usulan, sehingga memerlukan waktu untuk penyusunan format, pembagian tim, serta pengumpulan bukti.

Baca juga: TNI Siap Dukung LNHAM Cari Fakta Demo dan Kerusuhan Agustus 2025

Kendati begitu, negara tidak boleh menunggu berlarut-larut.

“Karena itu aparat penegak hukum telah bekerja. Kami memastikan penegakan hukum itu telah sesuai koridor hukum dan HAM,” ungkap Yusril.

Ia menegaskan langkah cepat kepolisian memproses para pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi adalah bukti negara hadir.

Sebab, kata Yusril, upaya penegakan hukum tidak bisa menunggu terbentuknya tim investigasi independen dan harus segera dilakukan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus segera ditangkap dan diadili. Jangan biarkan mereka lari dan menghilangkan barang bukti,” ujar dia.

Presiden Prabowo sebelumnya disebut menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari GNB untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

Kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang kemudian disebut oleh GNB sebagai prahara Agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan, dan korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

Baca juga: Prabowo Hendak Bentuk Tim Reformasi Polri, Kompolnas Soroti Tindakan Represif Anggota

"Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili GNB, saat jumpa pers selepas pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

Lukman menuturkan, investigasi yang dilakukan secara independen itu perlu dilakukan karena jangan sampai unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil termasuk aktivis, mahasiswa dan pelajar itu difitnah sebagai penyebab kerusuhan.

Ia menilai, unjuk rasa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini